Mataram, 1 Mei 2026 — Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja, Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Tim Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PBJ) Madya melaksanakan ekspos kegiatan per 1 Mei 2026.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Biro PBJ dalam memperkuat tata kelola pengadaan barang/jasa yang profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas, guna mendukung percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam periode tersebut, Tim JF PBJ Madya telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis, antara lain:

1. Pelayanan konsultasi kepada penyedia alat kesehatan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan produk melalui mekanisme pengadaan sesuai ketentuan, termasuk optimalisasi e-purchasing dan penggunaan produk dalam negeri.
2. Pendampingan dan konsultasi kepada JF PBJ pertama terkait pelaksanaan pengadaan langsung secara elektronik, penyusunan dokumen pemilihan, reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta evaluasi dokumen penawaran.
3. Konsultasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum terkait perkembangan TPP serta permasalahan sistem informasi RUP (SiRUP) yang terdampak perubahan kelembagaan perangkat daerah.
4. Partisipasi dalam rapat koordinasi bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam rangka penguatan pengawasan pengadaan melalui pemanfaatan aplikasi deteksi dini berbasis analisis data.
5. Pelayanan konsultasi kepada PPK pada Dinas PUPR dan RS Manambai terkait penggunaan sertifikat kompetensi sesuai klasifikasi pekerjaan.
6. Konsultasi kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Biro Kesra terkait persiapan pengadaan, mulai dari perencanaan kebutuhan, penyusunan spesifikasi teknis, hingga survei harga pasar sebagai dasar penyusunan HPS.
7. Keikutsertaan dalam rapat persiapan pelatihan sertifikasi kompetensi PPK tipe B yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi NTB.
8. Partisipasi dalam rapat pimpinan bersama jajaran pemerintah daerah dalam rangka pembahasan isu strategis dan program prioritas pembangunan daerah.

Melalui pelaksanaan kegiatan tersebut, diharapkan tata kelola pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB semakin efektif, efisien, dan memberikan nilai manfaat optimal bagi masyarakat.

Biro PBJ terus mendorong penguatan kapasitas sumber daya manusia serta pemanfaatan teknologi informasi guna menciptakan sistem pengadaan yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. (one)