MATARAM – Komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas anggaran tahun 2025 menunjukkan hasil yang gemilang. Sehari sebelum berakhirnya kegiatan "Rapat Klinis dan Monitoring Evaluasi Penginputan SiRUP Pasca Efisiensi dan Penggeseran Anggaran," progres penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) telah melampaui target, mencapai angka 102,53% per Rabu malam (18/06/2025).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda NTB ini berlangsung intensif selama empat hari, dari 16 hingga 19 Juni 2025. Sebanyak 49 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov NTB berpartisipasi aktif untuk memastikan seluruh rencana belanja barang dan jasa tahun anggaran 2025 terinput secara akurat dan tepat waktu.

Plt. Kepala Biro PBJ Setda NTB, (Sadimin, ST.,MT), menyatakan apresiasi mendalam atas kerja keras dan kolaborasi seluruh OPD. "Capaian ini adalah bukti nyata komitmen kita bersama. Angka 102,53% bahkan sebelum hari terakhir menunjukkan keseriusan dan semangat luar biasa dari rekan-rekan OPD. Ini bukan sekadar angka, tapi fondasi untuk pelaksanaan anggaran 2025 yang lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran," ujarnya pada Kamis (19/06/2025).

Untuk memastikan kelancaran proses, kegiatan ini menggunakan metode "klinis" atau pendampingan langsung. Setiap hari dibagi menjadi dua sesi, pagi (08.30 - 12.00 WITA) dan siang (13.30 - 15.30 WITA). Dalam setiap sesi, peserta dari OPD didampingi secara intensif oleh 5 hingga 6 orang dari tim Biro PBJ yang bertindak sebagai fasilitator dan problem solver.

"Pendekatan klinis ini sangat efektif. Kami tidak hanya memonitor, tetapi langsung membantu menyelesaikan kendala yang dihadapi OPD di tempat. Ini mempercepat proses dan memastikan kualitas data yang diinput," tambah (Sadimin).

Dengan tuntasnya penginputan SiRUP ini, Pemprov NTB selangkah lebih maju dalam mempersiapkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan untuk tahun 2025. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses lelang dini dan memastikan penyerapan anggaran dapat berjalan optimal sejak awal tahun, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat NTB. (one)