Mataram (14/11/2025) – Pelaksanaan proyek-proyek strategis di Nusa Tenggara Barat (NTB) dipastikan semakin cepat terlaksana menyusul rampungnya Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Kegiatan Swakelola dengan TNI (KOREM) pada hari ini, Jumat, 14 November 2025.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB, Sadimin, ST,.MT bertempat di Ruang Rapat Pengga DPUPR Provinsi NTB, juga dihadiri oleh perwakilan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari DPUPR, DISTANBUN, DISPERKIM, BPKAD, serta Kepala Bagian PBJ, H. Suherman, ST., MT, yang turut memberikan arahan terkait prosedur pengadaan.
Rakor ini mencapai kesepakatan final yang akan segera ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak.
Poin-Poin Penting Kesepakatan:
-
Penggunaan Swakelola Tipe II: Telah disepakati secara resmi penggunaan mekanisme Swakelola Tipe II untuk pelaksanaan pekerjaan antara TNI dengan PPK dari DPUPR, DISTANBUN, dan DISPERKIM Provinsi NTB, tentunya dengan mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
-
Percepatan Kontrak: Penandatanganan kontrak dijadwalkan akan segera dilakukan, diperkirakan minggu depan, setelah seluruh dokumen persiapan rampung. Para PPK diminta segera menyiapkan draf kontrak, sementara TNI segera menyiapkan Surat Keputusan (SK) Tim Pelaksana di lapangan.
-
Transparansi Pembayaran: Untuk menjamin kelancaran dan transparansi penyaluran dana, PPK dan TNI akan segera membuka Rekening Bersama.
-
Dukungan BPKAD: BPKAD Provinsi NTB menyatakan kesiapannya untuk segera menyalurkan seluruh pembayaran, segera setelah persyaratan administrasi kunci dipenuhi, termasuk pembukaan rekening bersama, penandatanganan kontrak, dan penyusunan rencana penggunaan uang oleh PPK.
-
Kesiapan Tim Lapangan: TNI menegaskan kesiapan mereka dengan telah mempersiapkan Tim di lapangan guna mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan.
Kepala Dinas PUPR menutup rapat dengan menekankan komitmen bersama. Apabila di kemudian hari ditemukan kendala, pertemuan lanjutan akan segera diagendakan dan dikoordinasikan langsung oleh beliau untuk mencari jalan keluar terbaik.
Kesepakatan ini menjadi langkah konkret Pemerintah Provinsi NTB dalam mengoptimalkan peran TNI dalam pembangunan daerah, memastikan proyek-proyek vital dapat terealisasi secara efisien, akuntabel, dan tepat waktu. (one)