Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas saat Memberikan arahan terkait Penggunaan Produk Dalam Negeri 

Jakarta – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas terus mendorong Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) segera merealisasikan APBN/APBD untuk peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMK-Koperasi). 

Sebagaimana Presiden RI Joko Widodo meminta agar para Menteri, Kepala Lembaga, hingga Kepala Daerah untuk mengurangi pengadaan barang impor dan mendorong penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang di instansinya masing-masing. Hal ini dilakukan sebagai salah satu peluang untuk meningkatkan pertumbuhan di sektor industri dalam negeri yang memiliki peran sangat besar bagi perekonomian nasional.

Mendukung hal tersebut, pemerintah terus berkomitmen mendukung agar PDN dan UMK-Koperasi semakin tangguh serta naik kelas. Komitmen tersebut dapat dilihat melalui dikeluarkannya regulasi, kebijakan seperti pembekuan produk impor dalam Katalog Elektronik, dan skema pembiayaan (Kartu Kredit Pemerintah Daerah) yang berpihak kepada UMK-Koperasi.

“Melalui Katalog Elektronik, proses pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan lebih simpel, mudah, transparan dan efisien.” Hal tersebut disampaikan Kepala LKPP saat memberikan arahan dalam kegiatan Sosialisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri yang diselenggarakan Perpusnas RI pada Jumat (5/8).

Kepala LKPP mengatakan dengan memberikan kemudahan para pelaku usaha untuk masuk ke dalam Katalog Elektronik diharapkan mampu menciptakan nilai tambah, men-trigger pertumbuhan ekonomi, dan memberikan efisiensi anggaran.

(Kiri) Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas dan (Kanan) Kepala Perpusnas RI M. Syarif Bando dalam kegiatan Sosialisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri yang diselenggarakan Perpusnas RI 

 

“Presiden memberikan arahan untuk kita perkuat industri dalam negeri dan menjadikan PDN sebagai produk utama atau prioritas. Oleh karena itu, tidak ada ruang untuk mengeluh, LKPP terus bekerja keras dan terus berinovasi menghadapi tantangan di depan agar industri dalam negeri tumbuh dan pemulihan ekonomi berjalan dengan cepat.” Tegas Anas.

Senada dengan itu, Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI M. Syarif Bando mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh dan memastikan anggaran belanja di lingkungan Perpusnas RI digunakan untuk produk dalam negeri. “Tidak ada produk impor kecuali produk buku digital dan IT yang mau tidak mau masih ada yang impor. Namun ketika ada substitusi produk impor, tentu akan mendahulukan produk PDN.” Kata Syarif.

Menutup arahannya, Kepala LKPP menambahkan, LKPP dan BPKP akan memfasilitasi dan melakukan monitoring bagi seluruh K/L/PD sehingga terciptanya koordinasi penuh untuk mewujudkan arahan Presiden terkait belanja PDN dan UMK-Koperasi. (nit)

 

Kategori: Info LKPP

0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.