Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas bersama Direktur PT. POS Indonesia dalam audiensi POS Indonesia ke LKPP.

Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus menyempurnakan sistem Katalog Elektronik agar pelaksanaan belanja pemerintah menjadi semakin mudah. Salah satu yang  dilakukan adalah dengan menambahkan etalase jasa pengiriman ke dalam Katalog Elektronik. 

Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas mengatakan selama ini jasa pengiriman tidak termasuk dalam transaksi Katalog Elektronik. Ketika pengelola pengadaan membeli barang di katalog elektronik, maka ongkos kirim dibayarkan secara terpisah setelah barang sampai ke alamat.

“Selain kurang praktis, hal ini juga menyulitkan karena ongkos kirimnya tidak tertera otomatis. ” kata Anas saat menerima audiensi PT POS Indonesia, Rabu (10/08) di Kantor LKPP, di Jakarta.

Atas pemikiran tersebut, LKPP berencana menambahkan etalase jasa pengiriman  dalam Katalog Elektonik. Prinsipnya mirip seperti dalam sistem belanja daring di lokapasar (e-marketplace). Sehingga ketika pengelola pengadaan melakukan pembelian barang di Katalog Elektronik nanti sudah ada pilihan untuk jasa pengiriman.

“Jadi misalnya KPU membeli kotak suara untuk dikirim ke sebuah kabupaten/kota melalui e-katalog, maka langkah selanjutnya adalah memilih jasa pengirimannya. Misal, memilih Pos, maka yang akan mengirim adalah Pos Indonesia.  KPU yang melakukan pembelian lewat katalog. ” ujar Anas. 

Ia juga mengatakan, selain PT Pos beberapa jasa pengiriman milik swasta juga sudah melakukan pendekatan dan audiensi ke LKPP.

Direktur PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi mengapresiasi langkah cepat LKPP dalam menyempurnakan sistem belanja Katalog Elektronik. Ia mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti pertemuan ini agar pencantuman Jasa Pengiriman dapat segera terimplementasi dalam Katalog Elektronik. (fan)

 

Kategori: Info LKPP

0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.