Pada Sabtu, 7 Desember 2024, Kenari Fashion Street kembali hadir sebagai salah satu highlight dari rangkaian Ite Bagawe Fest 2024. Mengusung tema “The Colors of Wastra NTB”, acara ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kecintaan terhadap wastra NTB di kalangan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov NTB, pelajar, dan Read more…
Mataram, 14 November 2024 – Dalam rangka percepatan pengadaan barang/jasa pemerintah provinsi NTB untuk Tahun Anggaran 2025, telah diadakan rapat penting di Hotel Grand Madani, Jalan Udayana, Mataram. Acara ini dibuka secara langsung oleh Kepala Biro PBJ NTB, Roni Yuhaeri, A.Pi., M.Pi. Dalam sambutannya, Kepala Biro menyampaikan berbagai dasar hukum Read more…
Mataram, 13 November 2024 – Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur NTB Nomor 027-354 Tahun 2024 tentang Perangkat Pelayanan Clearing House dan Konsultasi PBJ di Provinsi NTB, serta Keputusan Gubernur NTB Nomor 067-181 Tahun 2024 tentang Penetapan Paket Strategis yang Menunjang Tugas Kinerja dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, Tim Clearing Read more…
Zoom Metting Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Mataram, 8 November 2024 – Sebagai upaya untuk menindaklanjuti hasil kegiatan Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) serta Mitigasi Risiko pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah diadakan zoom meeting konsolidasi pada hari Jumat, 8 November 2024 pukul 09.00 Read more…
Mataram, 8 November 2024 – Memperingati hari ulang tahun ke-53 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), yang dirangkai dengan Hari Bhakti Pekerjaan Umum ke-79 dan HUT Nusa Tenggara Barat (NTB) ke-66, para anggota KORPRI di lingkungan pemerintah provinsi NTB menunjukkan kepedulian sosial mereka melalui kegiatan bersih-bersih sungai dan pantai Loang Read more…
Senin, 28 Oktober 2024, Balai Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Nasional Provinsi NTB menjadi salah satu tujuan Biro Pengadaan Baran dan Jasa Setda Provinsi NTB untuk studi tiru ePurchasing di bidang jalan dan jembatan. Acara ini di hadiri oleh Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi PBJ (Hari Cahyono), Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa (H. Suherman) serta Pejabat Fungsional Ahli Madya PBJ. Studi tiru ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui platform ePurchasing. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan proses pengadaan di bidang jalan dan jembatan dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel. Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam upaya pemerintah daerah untuk terus berinovasi dan menerapkan teknologi dalam berbagai sektor, termasuk infrastruktur. Para peserta mendapatkan kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta membahas berbagai strategi untuk mengoptimalkan penggunaan ePurchasing di masa depan.
Mataram, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTB kembali berhasil mempertahankan predikat “Informatif” dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas transparansi dan keterbukaan informasi yang terus dijaga Biro PBJ NTB. Kamis (24/10/2024). Penghargaan ini diperoleh melalui hasil Monitoring dan Evaluasi Read more…
Mataram – LKPP RI yg bekolaborasi dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTB menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang di laksanakan di Hotel Lombok Raya Mataram (17/10/24). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Direktur Pengembangan Iklim Read more…
Lombok – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKK) memainkan peran krusial dalam perekonomian nasional. Dengan jumlah yang mencapai jutaan, UMKK menjadi tulang punggung ekonomi, terutama di tengah ketidakpastian global. Hal tersebut dikatakan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Setya Budi Arijanta dalam giat Optimalisasi Read more…
Mataram – Upaya pemerataan ekonomi nasional melalui optimalisasi Produk Dalam Negeri (PDN) dan pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) terus dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP. Salah satunya dilakukan dengan mendorong para pelaku UMKK untuk ikut berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) melalui katalog elektronik Read more…