UKPBJ Provinsi NTB telah mencapai tingkat kematangan Level 3 (Proaktif)

Sesuai Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) yang menjadi pusat keunggulan di bidang Pengadaan Barang/Jasa. UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa adalah unit kerja yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif, dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan Pengadaan Read more…

Inovasi LKPP, Jasa Pengiriman Akan Masuk Katalog Elektronik

Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas bersama Direktur PT. POS Indonesia dalam audiensi POS Indonesia ke LKPP. Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus menyempurnakan sistem Katalog Elektronik agar pelaksanaan belanja pemerintah menjadi semakin mudah. Salah satu yang  dilakukan adalah dengan menambahkan etalase jasa pengiriman ke dalam Katalog Elektronik.  Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas mengatakan selama ini jasa pengiriman tidak termasuk dalam transaksi Katalog Elektronik. Ketika pengelola pengadaan membeli barang di katalog elektronik, maka Read more…

LKPP dorong K/L/PD Aktif Belanja PDN Melalui Katalog Elektronik

Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas saat Memberikan arahan terkait Penggunaan Produk Dalam Negeri  Jakarta – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas terus mendorong Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) segera merealisasikan APBN/APBD untuk peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMK-Koperasi).  Sebagaimana Presiden RI Joko Widodo meminta agar para Menteri, Kepala Lembaga, hingga Kepala Daerah untuk mengurangi pengadaan barang impor dan mendorong penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang Read more…

Katalog Elektronik dan Toko Daring Efektif Meningkatkan Penggunaan PDN

Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP Emin Adhy Muhaemin dalam acara Bimbingan Teknis Pemanfaatan Katalog Elektronik Lokal dan Toko Daring dalam rangka peningkatan penggunaan PDN dan produk UMK dan Koperasi di Wilayah Kabupaten Banyuasin. Pangkalan Balai – Peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN) telah lama diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Saat ini, penggunaan PDN dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah (PBJP) semakin dipertegas dengan adanya Instruksi Presiden Nomor Read more…

PPK diwajibkan untuk melakukan pengisian E-Kontrak

Hai Sobat Pengadaan. Taukah kamu? Pada SPSE 4.4, Mulai tahun anggaran 2021, PPK diwajibkan untuk melakukan pengisian E-Kontrak maksimal 30 hari kalendar setelah Penandatanganan Kontrak berakhir (untuk tender cepat setelah Upload Dokumen Penawaran). Apabila data E-Kontrak tidak dilengkapi, maka PPK tidak dapat membuat paket baru.  E-kontrak merupakan fitur pada Aplikasi SPSE yang tersedia pada akun PPK untuk membuat dokumen SPPBJ, Kontrak (Tender)/SPK (Non Tender), SSKK, SPP (Pengadaan Barang)/SPMK (Pengadaan Non Tender), BAST & BAP. Jadi, Read more…

LKPP Fasilitasi Penyedia Nasional Ikut Tender Skala Internasional

Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mendorong pelaku usaha untuk memperluas pasar dengan mengikuti pengadaan yang dibiayai Mitra Pemerintah. Proyek yang ditawarkan mulai dari Konsultan Perorangan hingga Kontrak Konstruksi yang bernilai besar. Hal ini disampaikan Direktur Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Wahyuni Kartianingsih. “Kegiatan ini adalah suatu kesempatan bagi para pelaku usaha untuk mengetahui cara memasuki dan mendapatkan paket pengadaan pemerintah yang dibiayai mitra pembangunan.“ kata Dwi dalam seminar peluang Read more…

LKPP Ajak 1.500 UMKM Perikanan Binaan KKP Gabung e-Katalog

Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta – Untuk memacu produksi dan pengawasan di bidang perikanan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mendorong proses pengadaan barang/jasa pembangunan command centre di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dilaksanakan melalui Katalog Elektronik. Selain mendorong proses pengadaan barang/jasa command centre melalui Katalog Elektronik, Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas juga mendukung 1500 Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMK-Koperasi) bidang perikanan yang merupakan binaan Read more…